Kunker Komisi X DPR RI ke LLDIKTI Wilayah VI: Soroti Beban Biaya Akreditasi LAM hingga Skema Kuliah Gratis yang Berkeadilan

SEMARANG – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI pada Jumat (20/11/2026) di Gedung H Kantor LLDIKTI Wilayah VI, Semarang. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., serta perwakilan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), APTISI Jawa Tengah, dan Kopertais Wilayah X.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. ini difokuskan untuk menyerap aspirasi dan melakukan fungsi pengawasan terkait dua isu krusial pendidikan tinggi saat ini: efektivitas serta beban biaya akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan rancangan kebijakan kuliah gratis sebagai bahan penyempurnaan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Dalam paparannya, Kepala LLDIKTI Wilayah VI, Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd., menyampaikan perkembangan signifikan ekosistem pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Hingga tahun 2026, dari total 210 PTS dengan 1.890 program studi yang dibina, tren akreditasi institusi menunjukkan peningkatan kualitas yang positif, dengan rincian 17 PTS berperingkat Unggul, 51 Baik Sekali, dan 97 Baik.

Meskipun demikian, Prof. Aisyah menyoroti sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi PTS, mulai dari kesenjangan mutu, minimnya dosen berkualifikasi Doktor, hingga tingginya beban pembiayaan akreditasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI secara aktif menggulirkan program pendampingan terpadu berbasis data melalui PAKARTI (Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi) dan PINARAK (Pojok Inklusi Bicara Akreditasi) guna mengawal PTS menuju peringkat Unggul.

Pada sesi diskusi yang berlangsung dinamis, para pimpinan perguruan tinggi dan pengurus APTISI menyuarakan aspirasi senada terkait dua agenda utama pertemuan.

“Pengawalan untuk menjadi PTS Unggul adalah tanggung jawab bersama. Selain mendampingi pemenuhan standar mutu, LLDIKTI Wilayah VI juga terus melakukan akselerasi peningkatan jabatan fungsional akademik (JAFA) dosen,” tegas Prof. Aisyah.

Terkait pelaksanaan akreditasi melalui LAM, Rektor UNIMUS, Rektor UDB, Rektor UNWAHAS, dan Sekretaris APTISI menyampaikan bahwa biaya akreditasi melalui LAM dirasakan cukup berat bagi PTS kecil dan menengah yang sangat bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Sementara itu, perwakilan PTN UNDIP dan UNNES mengusulkan perlunya standardisasi antar-LAM agar tidak terjadi deviasi penilaian yang besar, serta mendorong sistem akreditasi yang lebih berbasis pada integrasi data PDDikti guna mengurangi beban administratif.

Dalam hal kebijakan kuliah gratis, Pimpinan PTN dan PTS sepakat bahwa kebijakan pendidikan tinggi gratis harus dirancang secara terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan. Ketua APTISI Jawa Tengah Prof. Edi Noersasongko dan Rektor UDINUS Prof. Pulung Nurtantio menekankan perlunya pengaturan kuota penerimaan mahasiswa baru PTN, khususnya jalur mandiri, agar tidak mematikan keberlanjutan ekosistem PTS. Di sisi lain, UIN Walisongo dan UNDIP menyarankan agar program bantuan pembiayaan difokuskan secara afirmatif melalui perluasan skema KIP Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu dan daerah 3T, baik di PTN maupun PTS.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dirjen Dikti Prof. Dr. Khairul Munadi menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bappenas dan Kemenko PMK tengah menggodok skema kebijakan pembiayaan kuliah secara komprehensif melalui tiga opsi: opsi ideal menyeluruh, opsi moderat tertarget (targeted), dan opsi minimal dengan perluasan beasiswa.

Terkait beban biaya akreditasi, Dirjen Dikti menegaskan bahwa melalui Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah telah mengatur bahwa pengajuan akreditasi untuk peringkat “Terakreditasi” tidak dipungut biaya atau ditanggung negara. Ke depan, penyederhanaan mekanisme akreditasi juga akan diakomodasi dalam norma RUU Sisdiknas.

Menutup pertemuan, Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Dr. H. Agung Widyantoro, bersama jajaran anggota dewan lainnya (Adian Napitupulu, Bonnie Triyana, Karmila Sari, Juliyatmono, Dedi Wahidi, dan Edi Oloan Pasaribu) berkomitmen membawa seluruh catatan faktual dari Jawa Tengah ke tingkat pusat.

“Seluruh masukan dari LLDIKTI Wilayah VI, PTN, PTS, dan APTISI hari ini menjadi bahan pengawasan yang sangat penting bagi Komisi X. Pelaksanaan akreditasi oleh LAM harus terus dievaluasi agar akuntabel, dan rencana kebijakan kuliah gratis wajib dikaji secara komprehensif dari sisi fiskal maupun dampaknya terhadap keberlanjutan PTS,” pungkas Agung Widyantoro.